Benarkah 64.000 Karyawan Pabrik Tekstil Di PHK? Ini Faktanya

Industri tekstil masih dalam fase pemulihan, tapi menjelang akhir tahun 2022 sektor penyumbang devisa terbesar Indonesia ini diterpa badai PHK. Persatuan Pengusaha Tekstil Jawa Barat (PPTPJB) melaporkan sejak 2 pekan lalu, sebanyak 124 perusahaan yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) terhadap 64.000 pekerjanya.

Ketua umum PPTPJB, Yan Mei mengungkapkan bahwa kondisi tersebut jauh lebih parah dibandingkan Covid-19.

“Situasi ini lebih parah dari Covid-19. Selama Covid-19, kami hanya tidak bisa mengirim tetapi kami memiliki pasar. Sedangkan saat ini pasar tidak bisa diprediksi,” kata Yan Mei dalam konferensi pers virtual yang berlangsung pada Rabu, 2 November 2022.

PHK terjadi karena penurunan daya beli konsumen, terutama di negara tujuan ekspor terbesar seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Yan Mei mengatakan, di pabriknya terjadi penurunan pesanan hingga 50 persen sejak April 2022. Keadaan jadi semakin sulit pada bulan-bulan berikutnya, dimana orderan yang masuk mengalami penurunan hingga 70 persen.

Sampai detik ini, 18 perusahaan tekstil gulung tikar dan mengakibatkan 9.500 karyawan di-PHK. Angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah seiring masuknya laporan baru.

Pengaruh Geopolitik Rusia-Ukraina

Situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tak bisa diprediksi juga menjadi penyebab gangguan logistik pada pasokan pangan internasional. Hal tersebut membuat harga pangan melonjak sehingga masyarakat memprioritaskan belanja makanan ketimbang membeli produk tekstil.

Yan Mei berharap pemerintah bisa menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin melalui pemberian tunjangan BPJS atau jalan lainnya. Ia juga berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik dan membuat kebijakan khusus supaya industri TPT tetap aman.

Sumber: www.inews.id

Jika inflasi pangan tidak terkendali, Yan khawatir penurunan daya beli makin tajam dan perusahaan akan semakin kesulitan dalam menjalankan proses produksinya. Akhirnya, karyawan lah yang jadi korban dan jumlah PHK pun terus bertambah.

Penurunan ekspor turut menimpa perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, dan Victoria Secret dengan angka penurunan mencapai 40-50 persen.

Disisi lain, Danang Girindrawardana selaku Ketua Bidang Kebijakan Publik di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku belum bisa menjelaskan total jumlah karyawan yang di-PHK.

“Kami masih menunggu data jumlah (karyawan yang terkena PHK) dari anggota Apindo dan asosiasi terkait,” kata Danang.

Namun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah isu PHK 45.000 pekerja pabrik tekstil, garmen, sepatu, dan otomotif. Problema tersebut berkaitan dengan ancaman resesi tahun 2023 dan berpotensi melahirkan 'Pengusaha kulit hitam' yang menggunakan resesi sebagai alasan tidak menaikkan upah.

Tanggapan Menkeu Terkait PHK Massal di Industri Tekstil

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengaku kinerja ekspor Indonesia sangat dipengaruhi gejolak ekonomi global. Oleh sebab itu, penurunan permintaan produk ekspor bisa berdampak pada PHK pekerja industri TPT.

“Manufaktur kami masih di atas zona ekspansi, meskipun lebih rendah dari bulan September. Kami perkirakan dari sisi permintaan ekspor, akan ada dampak dengan kemungkinan pelemahan di negara maju,” ujar Menkeu.

Pelemahan ekspor juga tercatat dari data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 51,8 pada Oktober 2022. Meskipun angka di atas mengindikasikan bahwa sektor manufaktur masih dalam fase ekspansi, tapi nilainya mengalami penurunan dibandingkan bulan September yaitu sebesar 53,7.

Pemerintah pun berupaya mendorong belanja negara pada triwulan IV untuk meningkatkan permintaan domestik. Namun, dia tidak menyangkal bahwa turunnya permintaan luar negeri dapat tersubstitusi penuh dengan permintaan dalam negeri.

“Namun, kami akan memberikan kompensasi untuk permintaan yang tidak dapat diganti. Kami akan terus melihat dari semua sektor tersebut untuk kemudian kebijakan apa yang perlu dirumuskan lebih lanjut untuk merespon tren global,” jelas Sri Mulyani.

Terlebih lagi, belanja negara hingga September 2022 baru mencapai Rp. 1.913,9 triliun atau 61,6% dari alokasi anggaran.

Menkeu mengungkap kebijakan fiskal memang ditujukan untuk membelanjakan uang negara sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Harapannya langkah ini dapat mendukung permintaan domestik ditengah pelemahan permintaan ekonomi global.

“Adanya inflasi yang tinggi dan nilai tukar yang menguat tentunya juga akan menyebabkan perubahan kinerja ekonomi di Eropa, Amerika, dan China,” jelas Sri Mulyani.